This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

sábado, 4 de outubro de 2014

Baru 4 Pemohon Uji Materi UU Pilkada

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Konstitusi Budi Achmad Djohari mengatakan baru ada empat pemohon uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan Jumat pekan lalu itu. "Belum ada tambahan lagi, masih empat pengajuan permohonan," kata Budi melalui layanan BlackBerry Messenger, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut informasi dari situs Mahkamah Konstitusi, keempat pemohon uji materi itu datang pada 29 September 2014. Mereka berasal dari gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kelembagaan. Sedangkan permohonan tunggal hanya atas nama Otto Cornelis Kaligis.

Satu lembaga pemohon uji materi UU Pilkada adalah Imparsial. Direktur Imparsial Poengky Indarti mengajak lembaga swadaya masyarakat lain di seluruh Indonesia untuk segera mendaftarkan uji materi UU Pilkada. Pendaftaran itu, kata dia, menjadi bentuk solidaritas untuk menolak mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Jadi, kita bersama-sama nanti menggugat ke Mahkamah, dan menunjukan bahwa kami ini berjuang bersama," kata Poengky saat dihubungi, Kamis, 2 Oktober 2014. "Kalau bisa, sesegera mungkin. Agar lebih cepat."

Poengky juga mendesak organisasi kepala daerah yang protes terhadap pengesahan UU Pilkada itu segera mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, sidang dan pembacaan putusan bisa lebih cepat diadakan. "Dengan adanya perwakilan dari kepala daerah, diharapkan bisa menambah kekuatan kami," ujarnya.

Selain itu, Poengky juga meminta masyarakat tidak berharap kepada rencana penerbitan peraturan     pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU Pilkada. "Karena belum tentu itu disetujui oleh DPR. Jadi mending kita langsung saja menggugat UU Pilkada ke Mahkamah," ujarnya. (tc)